Bandar Lampung (13/2). Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Para Tokoh Masyarakat dan Polri dalam Penyelesaian Konflik Sosial untuk Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Wilayah Provinsi Lampung” di Hotel Golden Tulip Springhill, Bandar Lampung, Rabu (11/2).
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara Polri dan tokoh masyarakat dalam mencegah serta menyelesaikan konflik sosial. Sinergi ini bertujuan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif di Provinsi Lampung.
FGD ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ditbinmas Polda Lampung, Kesbangpol, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta perwakilan FKUB, FPK, tokoh masyarakat, dan insan media.
Dalam diskusi tersebut, para peserta menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara aparat dan elemen masyarakat. Deteksi dini potensi konflik di tingkat bawah ini dinilai sebagai langkah krusial agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Selain itu, pemanfaatan kearifan lokal sebagai mekanisme penyelesaian masalah juga dianggap efektif untuk menekan potensi kekerasan serta meminimalkan dampak sosial.
AKBP A. Rahman Napitupulu dalam pemaparannya menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kamtibmas. “Ketika tokoh masyarakat dan warga dilibatkan sebagai mitra, penyelesaian konflik bisa lebih cepat, tepat, dan diterima semua pihak. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk rasa aman dan kenyamanan beraktivitas,” ujarnya.
Turut mengikuti FGD tersebut, Wakil Ketua DPW LDII Provinsi Lampung, H. Heri Sensustadi, yang juga anggota FKUB Lampung. Menurut Heri, forum seperti ini sangat penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun harmoni sosial.
“LDII memandang bahwa penyelesaian konflik tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, tetapi juga pendekatan persuasif, dialogis, dan berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat strategis sebagai penyejuk dan penengah ketika muncul gesekan di tengah masyarakat,” ujar Heri.
Ia menambahkan, LDII siap mendukung langkah Polri dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat, termasuk melalui penguatan peran dai kamtibmas dan forum-forum keagamaan. Menurutnya, pencegahan konflik jauh lebih penting daripada penanganan setelah konflik terjadi.
Heri berharap, komitmen yang terbangun dalam FGD tersebut tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret di lapangan. “Kami berharap sinergi ini terus berlanjut, sehingga setiap potensi konflik dapat dideteksi dan diselesaikan secara musyawarah sebelum berkembang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat Lampung dapat hidup dalam suasana yang rukun, aman, dan saling menghargai,” tutupnya.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas sosial. Manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan kondusif di Provinsi Lampung.
