Jakarta (25/4). Lima hal permintaan DPP LDII kepada presiden -wakil presiden terpilih Prabowo -Gibran, usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Pilpres, artinya pasangan Prabowo Subianto dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bersiap dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
“Kami keluarga besar LDII di seluruh pelosok tanah air, mengucapkan selamat dan mendukung segala kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam siaran persnya pada Rabu (24/4). Ia pun mengapresiasi MK dan seluruh pasangan capres dan cawapres yang menerima hasil sengketa Pemilu karena sikap kenegarawanan mereka.
Namun, KH Chriswanto mengingatkan perjuangan panjang Prabowo dan Gibran akan segera dimulai, saatnya bekerja dan memikirkan bangsa. Menurutnya DPP LDII, meminta lima hal yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.
“Yang pertama persoalan kebangsaan, pemerintahan Prabowo-Gibran harus menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kemajemukan. Dengan menanamkan lebih dalam kebangsaan di ranah pendidikan mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Agar bangsa Indonesia tidak hanya cerdas tapi memiliki karakter sebagai SDM yang unggul,” tuturnya.
Persoalan kebangsaan lain adalah, mendorong keadilan sosial agar ketimpangan berbagai wilayah semakin menyempit, “Kebangsaan hari ini diuji. Indonesia yang beragam suku, agama, dan ras harus kian dipersatukan dengan kesejahteraan, bukan hanya karena bekas wilayah jajahan Belanda atau perasaan senasib karena dijajah bangsa-bangsa Eropa. Indonesia modern harus disatukan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial,” ungkap KH Chriswanto.
Kedua, LDII memandang persoalan kemandirian bangsa adalah tantangan yang berat, untuk itu segala daya upaya bangsa dan negara diarahkan kepada kemandirian, “Kemandirian di bidang pangan, pertahanan, dan politik, serta pengolahan sumberdaya alam,” tegas KH Chrsiwanto. Menurutnya, perubahan iklim dan penyusutan lahan pertanian menjadi tantangan yang sifatnya laten, dan akan menyulitkan rakyat Indonesia di masa depan.
Kemandirian pertahanan dan politik sangat penting, hari ini di Eropa dan Timur Tengah menunjukkan tren polarisasi dari globalisasi. Bukan hanya Amerika Serikat dan Eropa Barat yang menjadi penentu dunia, kini menemukan kontrahegemoni, sehingga dunia terpolarisasi menjadi berbagai blok, “Indonesia sebagai pelopor gerakan Non-Blok, harus memiliki kemandirian dalam mengarungi geopolitik dan ekonomi dunia,” ujarnya.
Kemandirian dalam mengelola sumberdaya berupa energi dan tambang mampu mendorong Indonesia menjadi negara adidaya, “Hilirisasi tambang dan mineral, serta komoditas perkebunan akan mengantar Indonesia menjadi negara yang kuat lagi Makmur,” pinta KH Chriswanto.
Ketiga, persoalan energi yang sejak dulu hingga saat ini terus-menerus menjadi konflik dunia. Ia mengatakan bila energi fosil telah menipis cadangannya di Bumi Pertiwi, sejatinya Indonesia kaya dengan energi baru terbarukan, “Matahari bersinar sepanjangan tahun, lautan Indonesia yang maha luas menyediakan energi kinetik dari gelombang laut. Indonesia memiliki 40 persen energi panas bumi. Semua anugerah Allah itu harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Energi baru terbarukan memungkinkan Indonesia menjadi negeri berudara bersih, jauh dari polusi meskipun derap industri terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Keempat, pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pelestarian lingkungan menjadi sangat penting karena generasi muda akan mewarisi Indonesia. Jangan sampai mereka mendapatkan warisan berupa lingkungan yang rusak bisa mengakibatkan kemiskinan natural,” ulasnya.
Indonesia merupakan pemilik hujan tropis terbesar di dunia, menurutnya jangan sampai pujian tersebut tinggal kenangan, akibat pembangunan yang tak berwawasan lingkungan dan mengabaikan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
Kelima, KH Chriswanto meminta seluruh elemen bangsa bersatu padu dengan menanggalkan paradigma kompetisi, menjadi kolaborasi dan menjauhkan gaya politik komunikasi populis yang memecah belah bangsa, “Antara pemerintah dan oposisi berkolaborasi dengan menjalankan fungsinya. Pemerintah perlu kritikan dan masukan dari oposisi, agar pembangunan tetap pada jalurnya,” ujarnya.
Oposisi penting dalam demokrasi, dan jadi syarat penyeimbang dalam iklim demokratis. Namun ia mengingatkan, oposisi jangan menciptakan drama, asal kritik, apalagi menggunakan komunikasi politik populis yang terbukti memecah belah persatuan bangsa
