Jakarta (29/5). Suka atau tidak suka, Indonesia akan menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA 2015) atas desakan perkembangan ekonomi dan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. kekhawatiran bangsa Indonesia terkait MEA sebenarnya juga menjadi kekhawatiran negara tetangga. Lalu apa yang bisa pemerintah dan masyarakat lakukan?
MEA merupakan sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan, jika tidak, meminimalisasi hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan, misalnya dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi. Cakupan agenda integrasi ekonomi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sangat luas dan mencakup hampir seluruh sendi-sendi strategis perekonomian.
LDII menilai bahwa terlepas dari hal-hal negatif yang dipikirkan masyarakat mengenai MEA, manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, tentu harus bekerja sama dalam menjalani kehidupan. Untuk itu dalam menghadapi MEA ormas LDII memberikan resolusi bagaimana supaya negara ASEAN bisa bekerja sama demi kehidupan bersama, yaitu dengan cara bermitra.
Beberapa waktu lalu, LDII telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam MEA 2015. Dalam FGD tersebut terbentuklah panitia Kemitraan UMKM dengan berbagai latar belakang terkait, yang akan mempertemukan perwakilan UMKM dan perwakilan duta bangsa dari tiap negara Asean, untuk mewujudkan kemitraan. UMKM merupakan penopang besar kehidupan masyarakat khusunya di Indonesia, karena UMKM menampung 60 persen dari total jumlah tenaga kerja.
Langkah selanjutnya DPP LDII bersama Panita Kemitraan UMKM berkoordinasi dengan Sekretaris Nasional (Setnas) Asean, pada Jumat, 29 Mei 2015. Bertempat Pusdiklat Kantor Seknas ASEAN, rapat koordinasi Setnas ASEAN Indonesia dengan Panitia Kemitraan UMKM berjalan dengan hangat dan mendapat tanggapan yang positif dari Setnas Asean. Rapat tersebut fokus kepada tema koperasi-UKM menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
