Sidoarjo (22/11). Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah Kota Kediri menghadiri Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Hotel Aston Sidoarjo, Kamis (21/11). Kegiatan yang dibuka Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono sebagai puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60.
Adhy Karyono dalam sambutannya, momen peringatan HKN menjadi waktu yang tepat untuk meneguhkan komitmen dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Jawa Timur. “Selaras dengan pemerintah pusat, dalam pembangunan bidang kesehatan, Pemprov Jatim berpedoman pada enam pilar transformasi kesehatan,” jelasnya.
Enam pilar kesehatan tersebut meliputi program Kabupaten/Kota Sehat (KKS), Open Defcation Free (ODF), Universal Health Coverage (UHC), Integrasi Layanan Primer (ILP), Program Pesantren Sehat (PESAT) hingga program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP).
Selain itu, peningkatan kualitas pembangunan kesehatan di Jatim juga menyasar tiga area program kesehatan. “Hal ini sesuai arahan Presiden RI, yakni pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus TB, dan pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal,” lanjut Adhy.
Dalam rangka melaksanakan pembangunan kesehatan sangat diperlukan adanya SDM yang berkualitas. Tak hanya itu, pembangunan kesehatan harus selaras dengan peningkatan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat yang diimplementasikan secara optimal.
Oleh karenanya, tema pada HKN ini memiliki semangat “Gerak Bersama, Sehat Bersama” yang memiliki arti mutlak dan harus dilakukan semua pihak melalui sinergi dan kolaborasi agar program-program terkait kesehatan berjalan dengan optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Capaian pembangunan kesehatan dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur. Dimana pada tahun 2023 sebesar 74,65 atau meningkat 3,15% selama periode tahun 2019-2023. Prosentase IPM Jatim berada di atas rata-rata nasional yang tercatat 74,39.
Terkait pencegahan dan pengendalian penyakit, Adhy menyebut data BPJS Kesehatan menunjukkan pembiayaan kesehatan terbesar adalah untuk pengobatan atau kuratif. “Untuk itu, saya mengingatkan kembali pentingnya upaya promotif dan preventif melalui skrining penyakit menular dan penyakit tidak menular secara rutin agar kesehatan masyarakat terpantau,” tutur Adhy.
Sesuai peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa program prioritas pembangunan kesehatan di antaranya terkait stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 prevalensi stunting di Jawa Timur sebesar 17,7%, berada di bawah rata-rata nasional. Sementara, berdasar data e-PPGBM, rata-rata prevalensi stunting Jawa Timur pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 6,02%, atau turun 0,08% dibanding capaian Triwulan II Tahun 2024, yaitu 6,10%.
“Allhamdulillah, semua kabupaten/kota se-Jawa Timur prevalensi stuntingnya telah di bawah 14%,” ungkapnya.
Khusus untuk pesantren, Adhy meminta Dinkes Provinsi Jatim agar tenaga dokter bisa masuk memberi layanan kesehatan di pesantren dan berkolaborasi dengan klinik pesantren. Sebab, pihaknya menyebutkan jika terdapat persoalan kesehatan di lingkungan pesantren maka penyebarannya akan sangat cepat.
“Kalau persoalan penyakit cepat menyebar di pesantren maka penyebaranya akan sangat cepat. Maka, pesantren menjadi prioritas Pemprov Jatim untuk menempatkan tenaga medis atau dokternya,” jelasnya.
Di hadapan para Kadinkes Kabupaten/Kota yang hadir, Adhy menitipkan kepada seluruh insan kesehatan agar mengambil peran terutama dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis yang harus dihitung nutrisinya dan kadar gizinya.
“Kami minta para insan kesehatan mengambil peran untuk terlibat dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Terlebih memperhatikan kadar gizi dan kandungan empat sehat lima sempurna,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Prof. Erwin Astha Triyono melaporkan, peringatan HKN tahun ini mengambil tema “Gerak Bersama, Sehat Bersama’ memberi makna bahwa pembangunan kesehatan tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus bergandengan tangan semua pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah.
“Dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan di Jatim kami telah mengimplementasikan 6 pilar transformasi kesehatan,” jelasnya.
Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa progres capaian pembangunan kesehatan di Jatim meliputi Kabupaten/Kota Sehat (KKS), Open Defcation Free (ODF), Universal Health Coverage (UHC), Integrasi Layanan Primer (ILP), Program Pesantren Sehat, hingga program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP).
Lanjut Prof. Erwin, ke depan pihaknya akan merancang pelayanan kesehatan dari yang selama ini pengobatan atau kuratif menjadi preventif yang dimulai dari gerak pola makan dan istirahat yang cukup. “Mensinkronkan antara isue di pusat dengan daerah. Kalau kita tidak segera masuk kepada isue promotif dan preventif, berapapun jumlah rumah sakit yang ada tidak akan cukup,” ujarnya.
