Jakarta (8/1). Jajaran pengurus DPP LDII menemui Presiden Joko Widodo di istana negara pada Kamis (8/1). Dalam pertemuan tersebut Joko Widodo mendukung program kerja LDII yang ingin membangun SDM yang profesional religius dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan DPP LDII merupakan wujud kemitraan antara ormas dengan pemerintah dalam konsep masyarakat madani. Dalam pola ini, ormas dan ormas Islam di Indonesia, membantu berbagai program pemerintah yang tak dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Hal yang tak dapat dijangkau pemerintah itulah yang diisi oleh ormas, semisal dalam pendidikan, pembentukan karakter bangsa, kesehatan, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya.
Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal terkait apa yang sudah dilakukan DPP LDII, antara lain mengenai ICT, SDM profesional religius, deradikalisasi, pembentukan karakter bangsa, dan lembaga keuangan syariah. Presiden Joko Widodo mengakui negara-negara tetangga khawatir terhadap kemampuan SDM Indonesia. “Mereka khawatir bila bangsa Indonesia menguasai pasar negara lain di Asia. Contohnya saja, saat ini pengusaha Indonesia sukses mendirikan peternakan di Myanmar,” ujar Joko Widodo.
Menurut presiden yang akrab disapa Jokowi ini, apa yang telah dilakukan oleh LDII akan memperkuat posisi bangsa Indonesia, di tengah dinamika politik dan ekonomi global. Bila bangsa Indonesia makmur, karakternya kuat, dan religius, maka negara Indonesia pun menjadi kuat. Inilah yang membuat bangsa Indonesia ditakuti oleh bangsa lain. Apalagi Indonesia akan menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), di mana perputaran barang dan jasa dikurangi hambatannya oleh masing-masing anggotanya. Tentunya pemerintah membutuhkan bantuan seluruh elemen masyarakat, termasuk LDII, untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM.
Presiden Joko Widodo juga senang LDII berperan aktif dalam deradikalisasi umat Islam. LDII telah bekerja sama dengan PBNU, melakukan dakwah yang menyejukkan dan menolak radikalisme. Dalam pelatihan juru dakwah, LDII bekerja sama dengan MUI, PBNU, dan universitas Islam lainnya untuk menyajikan dakwah yang penuh toleransi, agar kehidupan beragama masyarakat kian kondusif. Dengan demikian bibit radikalisme sulit tumbuh, sebagaimana ISIS di Timur Tengah.
Terkait fenomena Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), ideologi Islam radikal tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, namun Indonesia bukan negara Islam. “Indonesia juga diajak oleh negara-negara Islam lainnya untuk memerangi ISIS, tapi konstitusi negara kita melarang Indonesia ikut ambil perrang di negara lain,” ujar Joko Widodo. Indonesia selalu mendukung dan berperan aktif dalam perdamaian dunia, sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945.
Sementara itu, di bidang Information Communication Technology (ICT), Presiden Joko Widodo mendukung langkah LDII yang telah memulai Gerakan Internet Sehat (GIS) sejak 2008. GIS LDII bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang dikerjakan oleh LDII mulai tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Gerakan ini menurut Joko Widodo mampu menyelamatkan akhlak bangsa, dari pornografi. Mencegah industri pornografi hanya bisa dilakukan dengan dakwah dan gerakan penggunaan internet secara sehat. “Saya hanya menyayangkan, situs-situs besar milik bangsa Indonesia malah dibeli investor asing, sehingga situs atau toko online itu seperti kehilangan nasionalismenya,” ujar Joko Widodo.
Joko Widodo dalam kesempatan itu mendukung program kerja LDII, dan mempersilakan bekerja sama dengan kementerian Kabinet Kerja, sesuai dengan bidangnya. Ia menekankan juga kerja sama antar ormas Islam dan pemerintah merupakan penguatan demokrasi, “Islam dan demokrasi di Indonesia menjadi role model negara-negara dunia. Dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, namun mampu menjalan demokrasi,” papar Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo pada akhir pertemuan itu menyanggupi permintaan DPP LDII untuk hadir dalam seminar lembaga keuangan ekonomi syariah, dalam penguatan ekonomi syariah. Ia mendukung gerakan ekonomi syariah, karena sistem ekonomi syariah adalah bentuk hubungan ekonomi yang paling adil dibanding sistem ekonomi lainnya, baik untuk usaha maupun perdagangan.
Sementara itu usai bertemu dengan presiden, Ketua Umum DPP LDII Prof Dr KH Abdullah Syam, M.Sc menyatakan pembicaraan dengan Presiden Jokowi terfokus pada persoalan sumber daya manusia (SDM). “Baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, diklat-diklat. Dan itu dikerjasamakan tidak hanya LDII sendiri, tapi dengan ormas Islam lainnya, dan dengan instansi pemerintah terkait,” kata Abdullah.
Dia mencontohkan soal internet sehat. LDII bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk membangun masyarakat yang menggunakan internet secara sehat. “Itu salah satu bagian dari peningkatan kualitas SDM,” katanya. Kedua, lanjut dia, dibicarakan juga dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015. Dia mengaku, LDII sudah menyiapkan SDM untuk bisa bertahan dalam MEA itu. “Tentang itu kita persiapkan ke arah sana tapi bangun dulu persepsi. Misalnya melalui seminar, tingkat Asean,” katanya.
LDII juga kata Abdullah, meminta Presiden Jokowi untuk membuka seminar soal ekonomi syariah pada September nanti. Abdullah mengaku, ekonomi syariah ini bukan saja masalah Islam. Dia mengaku sudah bertemu dengan tokoh-tokoh agama lain, yang juga menyatakan bahwa konsep syariah ini yang adil karena menguntungkan semuanya. Dia mengatakan, seminar itu terkait penguatan ekonomi syariah. “Karena hal ini juga dilaporkan pada bapak presiden, masalah ekonomi syariah bukan atribut Islam. Tapi atribut semua agama,” katanya. (Eko/Ied/Riyan/LINES)
