Jakarta (28/4). Menindaklanjuti hasil Musyawarah Nasional (Munas), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII resmi mengajukan usulan pengembangan delapan desa binaan tematik kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT).
Usulan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, saat beraudiensi dengan Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, di Jakarta pada Senin (27/4). Inisiatif ini merupakan jawaban dari permintaan yang dilontarkan Mendes PDT, Yandri Susanto saat menghadiri silaturrahim Syawal yang digelar DPW LDII Banten pada Sabtu (18/4) lalu.
“Saat di Banten Pak Menteri minta pada LDII menyiapkan usulan desa binaan tematik. Maka pada kesempatan ini LDII mengusulkan ada delapan desa binaan tematik,” ujar Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya.
Dody menyebutkan LDII kini telah mengantongi daftar delapan desa yang siap dikembangkan secara spesifik. Ia merinci bahwa desa tersebut berada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Sulawesi.
Ia memastikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi secara intensif dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta kepala desa setempat, untuk memetakan potensi dan penggerak di tiap wilayah.
Ia menegaskan, saat amanah diberikan untuk membina satu atau dua desa binaan tematik, LDII langsung bergerak cepat melakukan implementasi di lapangan, “Kami sudah berkomunikasi dengan DPD dan kepala desa masing-masing untuk memetakan potensi dan penggerak di tiap wilayah tersebut,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut Yandri Susanto mengapresiasi usulan LDII. Ia menganggap LDII merupakan mitra strategis yang memiliki komitmen tinggi dalam berbagai aspek, mulai dari ketahanan pangan hingga bela negara.
Menteri pun menginstruksikan agar segera disusun peta jalan bersama untuk mengelola desa binaan tersebut, “Saya sudah sampaikan kepada Pak Ketum supaya LDII membuat peta jalan desa binaan itu yang akan dikelola langsung oleh Kemendes bersama LDII,” ungkapnya.
Mendes PDT mengungkapkan langkah ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati tahun lalu guna menciptakan kemandirian desa secara nyata. Ia menegaskan LDII merupakan mitra yang telah membuktikan komitmennya melalui berbagai aksi di lapangan, termasuk pengembangan komoditas sorgum.
“Inti pokoknya kami sudah melihat komitmen tinggi dari LDII dari berbagai aspek, apakah itu ketahanan pangan, bela negara, kemudian SDM dan sebagainya itu saya menyaksikan langsung,” ujar Yandri.
Selain pengembangan potensi ekonomi, pertemuan tersebut menyoroti masalah serius terkait akses informasi. Yandri memaparkan masih banyak wilayah yang belum tersentuh teknologi komunikasi. Ia menyebutkan terdapat sekitar 3.000 desa di Indonesia yang berstatus blank spot atau sama sekali tidak memiliki sinyal telekomunikasi. Hal tersebut menjadi tantangan untuk menjadikan desa lebih maju dan sejahtera.
