Kediri (25/5). Di tengah upaya menciptakan sekolah sebagai ruang aman dan nyaman bagi peserta didik, realitas menunjukkan masih banyak luka yang tersembunyi. Dalam Pelatihan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK) yang diselenggarakan DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kediri, Sabtu, 24 Mei 2025, psikolog Dian Alia Putri, mengungkap fakta-fakta tentang kekerasan di lingkungan pendidikan.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat anak bertumbuh, bukan justru menyimpan trauma,” kata Dian di hadapan ratusan peserta pelatihan. Ia membuka paparannya dengan menekankan pentingnya kejujuran dalam mengenali masalah. “Kita tak bisa menyelesaikan masalah yang tak pernah diakui.”
Dian menjelaskan bahwa kekerasan di sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan antarpihak. Siswa kepada siswa, guru kepada siswa, hingga antarpendidik. Ia mengklasifikasikan enam bentuk kekerasan yang lazim ditemukan: kekerasan fisik, psikis, perundungan (bullying), kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kekerasan berbasis sistem dan kebijakan sekolah.
“Banyak dari kita masih menganggap kekerasan hanya soal fisik. Padahal ejekan yang berulang, candaan seksual, hingga ketimpangan perlakuan adalah bentuk-bentuk kekerasan yang tak kasat mata,” ujar Dian yang juga anggota Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga (PPKK) DPP LDII.
Dalam konteks pesantren, menurut Dian, pemahaman terhadap kekerasan seksual masih sangat terbatas. Banyak yang menganggap candaan menyentuh organ tubuh tertentu sebagai kelaziman, padahal secara psikologis itu bisa meninggalkan dampak jangka panjang.
Ia juga menyinggung soal kekerasan digital. “Sekalipun ponsel dibatasi penggunaannya di sekolah, kekerasan digital tetap bisa terjadi. Anak-anak tetap membawa luka dari dunia maya ke dunia nyata,” katanya.
Budaya Kekerasan yang Terinternalisasi
Kekerasan, menurut Dian, kerap diwariskan. Guru yang dulu dididik dengan hukuman fisik atau verbal cenderung mengulangi pola yang sama. Survei Yayasan Sejiwa menunjukkan 37 persen guru di Indonesia memiliki kecenderungan karakter agresif. Di Jawa Tengah, angkanya bahkan menembus 80 persen.
“Sistem pendidikan kita secara tidak langsung melegitimasi kekerasan atas nama disiplin,” ujar Dian. “Ini yang harus kita periksa ulang. Apakah ketegasan selalu harus identik dengan kekerasan?”
Salah satu temuan menarik datang dari riset UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam survei terhadap 1.728 santri dan guru di 34 provinsi, terungkap bahwa santri putra justru lebih rentan mengalami kekerasan seksual dibandingkan santri putri. Salah satu sebabnya adalah kurangnya edukasi kesehatan reproduksi dan minimnya pengawasan berbasis gender di lingkungan asrama, kata Dian saat hadir pada diseminasi hasil riset tersebut.
Namun, dalam hal ketahanan mental, santri putra dinilai lebih tangguh. “Aktivitas fisik seperti olahraga terbukti menjaga kesehatan mental mereka,” kata Dian. Sementara itu, santri putri disarankan mendapatkan ruang lebih luas untuk menyalurkan ekspresi melalui seni dan kegiatan emosional.
Pelatihan TPPK ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun satuan pendidikan yang benar-benar aman, nyaman, dan menyenangkan (SANM). Sebab, banyak satuan pendidikan yang hingga kini belum memiliki sistem pelaporan kekerasan, belum menetapkan sanksi jelas bagi pelaku, dan masih tertatih memahami psikologi anak.
Ketua DPW LDII Provinsi Lampung, H. M. Aditya, menyambut positif pelatihan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan program serupa di wilayahnya. “Pelatihan ini menjadi momentum penting bagi kami di daerah untuk memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, baik di sekolah maupun pesantren,” ujar H. M. Aditya. Ia menambahkan bahwa DPW LDII Lampung akan mendorong pembentukan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan binaan LDII.
Menurutnya, pencegahan kekerasan harus dimulai dari kesadaran kolektif bahwa setiap anak berhak mendapatkan rasa aman dalam proses belajarnya. “Langkah nyata yang akan kami lakukan adalah menyusun pedoman penanganan kekerasan, memberikan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik, serta membuka ruang konsultasi psikologis bagi santri dan siswa,” jelasnya.
Dian mengajak peserta pelatihan untuk tidak sekadar mengutip teori, melainkan berani turun tangan menangani langsung setiap kasus. “Pendekatan harus holistik. Dengarkan korban, pahami pelaku, dan hadirkan keadilan restoratif,” ujarnya.
Ia menyarankan penggunaan pendekatan tabayun—verifikasi dengan empati dan tanpa prasangka—dalam menyelidiki kasus kekerasan. “Tujuannya bukan menghukum, tapi menyembuhkan,” katanya.
Sekolah masa depan, kata Dian, bukanlah tempat tanpa konflik, tapi tempat yang mampu mengelola konflik dengan bijak. “Jika ingin anak-anak kita tumbuh sehat secara mental, kita harus mulai dari ruang kelas yang bebas kekerasan. Sekecil apapun bentuknya,” tutupnya.
