Jakarta (26/3). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir pada Rapat Kordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (Rakor FKUB) DKI Jakarta yang diselenggarakan secara hybrid di Ponpes Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur. Rakor diikuti perwakilan MUI DKI Jakarta, Kesbangpol, Kanwil Kemenag, Keuskupan Agung, Parisada Hindu, Walubi, Matakin dan tokoh-tokoh agama.
Ia mengatakan, toleransi timbal balik (twin tolerance) diperlukan agar masyarakat bertoleransi dua arah sehingga memberikan ruang pada demokrasi dan agama. Toleransi menghadirkan keadilan dan persatuan dari semua unsur.
“Jakarta yang beragam perlu mencerminkan bersatunya Jakarta dengan toleransi. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai panduan lalu melanjutkan pada perilaku, pikiran, dan perasaan,” ia menegaskan.
Toleransi memiliki makna kesanggupan menahan rasa tidak nyaman, tapi bisa juga berarti penghormatan pada keyakinan, pandangan, dan sikap yang berbeda. Toleransi dua arah akan memberikan ruang menjalankan ibadah, di sisi lain memberikan penghormatan dan penghargaan dengan cara tidak perlu menyamakan asal usul. “Latar belakang beda, tapi tujuan kita sama. Rasa keadilan yang terpenting,” ujar Anies.
Dalam konteks ini bisa berjalan jika saat pendirian rumah ibadah memfasilitasi orang yang menjalankan ibadah atau menghargai keyakinan orang lain. Inilah bukti dari toleransi itu sendiri, masing-masing masyarakat yang berlainan keyakinan dapat saling menghormati.
Selain itu, Anies juga mengatakan sosial media sekarang berpengaruh pada kehidupan kerukunan umat beragama di manapun. Karenanya FKUB diharapkan memberikan pedoman mitigasi menyikapi dampak peristiwa permasalahan tersebut agar tidak menjadi perpecahan.
Menurut Anies Baswedan, konflik tidak begitu saja terjadi. Konflik bermula dari polarisasi, friksi, konflik, hingga terjadi perpecahan. Sebagai warga Jakarta, jika merasa tiba-tiba konflik terjadi, berarti, kita tidak sadar bahwa fase polarisasi telah terjadi. Anies mengajak segenap masyarakat termasuk ormas LDII agar mencegah berkembangnya fase polariasi.
“Pentingnya untuk memberikan kesempatan interaksi lintas keyakinan dan agama, sehingga punya pengalaman kebersamaan. Pengalaman kebersamaan ini menjadi bekal untuk tumbuh rasa saling menghormati dan menghargai. Saya yakin di LDII, kegiatan dan pembelajarannya bisa menumbuhkan kesempatan itu,” ujarnya.
Anies Baswedan berharap Rakor FKUB dapat menghasilkan panduan kehidupan kerukunan umat beragama menghadapi tahun toleransi 2022 yang dicanangkan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas.
Deklarasi Majelis-Majelis Agama Menyikapi Tahun Toleransi
Prof. Dede Rosyada Ketua FKUB DKI Jakarta mengatakan dalam rangka menyambut tahun toleransi forum kerukunan membahas tiga pokok permasalahan yakni toleransi, pendirian rumah ibadah, perayaan hari keagamaan.
Hal itu perlu didiskusikan lebih lanjut dengan dialog dan sosialisasi. Nantinya dibuktikan dengan adanya kampung kerukunan yang diturunkan dari PBM 98 tahun 2006, mengenai pendirian rumah ibadah yang telah tiga tahun diinisiasi FKUB.
Indeks kerukunan meningkat terutama jika 3 program terlaksana. “Problemnya adalah budaya lokal yang di Jakarta tidak pernah ada. Masyarakat Jakarta yang heterogen dan perlu penyelesaian bersama,” ujar Dede.
Deklarasi Majelis-Majelis Agama dalam rangka Tahun Toleransi Tahun 2022 dipimpin dari perwakilan MUI DKI Jakarta; mendukung upaya kerukunan umat beragama, mendukung tercapainya umat toleransi antar agama, mendukung FKUB dialog, sosialisasi, dan aspirasi, mendukung pendirian rumah ibadah, menghargai dan menyambut baik hari besar agama, mendukung Pemprov toleransi umat agama.
Sementara itu, Ketua DPP LDII Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Dakwah Teddy Suratmadji mengatakan, Ponpes Minhajurrosyidin dan LDII berkolaborasi memfasilitasi kegiatan ini terutama sebagai upaya kontribusi menjaga kerukunan umat beragama.
“LDII yang juga memiliki kapasitas merekrut dan mengisi kurikulum pembinaan pendidikan dan dakwah, telah menanamkan tiga kerukunan yakni ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah,, dan ukhuwah wasathiyah,” ujar Teddy yang juga Ketua DPW LDII DKI Jakarta.
Teddy juga mengatakan bahwa warga LDII di DKI banyak yang berperan aktif dalam forum kerukunan umat beragama.
Terkait penyelenggaraan rakor FKUB, pimpinan Ponpes Minhajurrosyidin, KH. Asy’ari Akbar mengatakan, para santri perlu mengimbangi pemahaman agama dan hidup rukun antar umat beragama. “Santri harus punya pemahaman berbangsa dan bernegara yang di dalamnya ada berbagai kepercayaan. Harus bisa terbina dan terdidik, dengan harapan santri bisa jadi agen kebaikan,” katanya.
Kegiatan Rakor FKUB DKI Jakarta diisi dengan paparan materi Kepala Kanwil Agama Provinsi DKI Jakarta Dr.H Cecep Khairul Anwar, Direktur Pencegahan BNPT Brigjend Ahmad Nurwakhid, Kepala BINDA DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Neno Hamriono, dan Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta Prof. Dr. KH. Dede Rosyada, MA.
Hadir pula Kepala Kesbangpol DKI Jakarta H.Taufan Bakrie, Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar, Pimpinan Pondok Pesantren Minhajurrasyidin KH.Muhammad Asy’ari Akbar, pengurus DPW LDII Provinsi DKI Jakarta, perwakilan Majelis-Majelis Agama, Kepala Kemenag Kota Se DKI Jakarta dan Kepala Kesbangpol Kota Se DKI Jakarta.
Kegiatan Rakor FKUB ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta H.Ahmad Riza Patria. (rls)
