Jakarta (9/12). Musibah banjir besar yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memantik respons cepat dari pemerintah pusat. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengeluarkan kebijakan khusus berupa penundaan seleksi petugas haji serta relaksasi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi calon jemaah di tiga provinsi terdampak tersebut.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi darurat yang sedang dihadapi masyarakat. Pelunasan BPIH yang sedianya berakhir pada 23 Desember 2025, kini diperpanjang khusus bagi jemaah di wilayah bencana.
“Pendaftaran petugas ditunda dulu khusus untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita ingin memberikan ruang persiapan yang lebih matang dan memastikan tidak ada jemaah yang kehilangan kesempatan berangkat ke Tanah Suci akibat situasi di luar kendali mereka,” ujar Dahnil.
Bagi Dahnil, bencana di wilayah tersebut memiliki kedekatan emosional tersendiri karena Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah adalah kampung halamannya, sekaligus tempat dimana ia menghabiskan masa pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama. Namun, lebih jauh dari sekadar respons tanggap darurat, Dahnil menyerukan agar musibah ini menjadi momentum refleksi nasional terkait perawatan alam. Ia secara khusus meminta ormas-ormas Islam, termasuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), untuk memperkuat peran dalam membangun kesadaran lingkungan umat.
“Harus ada koreksi dari kita. Komitmen merawat alam, hutan, dan sungai harus ditingkatkan. Saya berharap ormas keagamaan Islam seperti LDII, Muhammadiyah, dan NU bisa membangun kesadaran jemaah bahwa menjaga lingkungan itu hukumnya fardhu ‘ain, bukan sekadar fardhu kifayah, sehingga semua orang punya tanggung jawab,” tegas Dahnil.
Menanggapi seruan tersebut, Ketua DPP LDII, Prof. Sudarsono, menyatakan kesiapannya untuk menggencarkan dakwah ekologis. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menegaskan bahwa peringatan dari Wamenhaj sangat relevan dengan kondisi lingkungan saat ini, di mana terdapat 12,7 juta hektare lahan kritis yang menunggu untuk dipulihkan.
“Ini kenyataan pahit. Kondisi ini semakin nyata dampaknya ketika banjir dan longsor melanda saudara-saudara kita di Sumatera. Jika bangsa Indonesia hari ini tidak menanam pepohonan, maka sesungguhnya kita hanya akan menanam krisis yang akan dipanen di kemudian hari,” papar Sudarsono.
Sudarsono menjelaskan bahwa dalam pandangan LDII, pohon adalah “mesin kehidupan” yang menyerap karbon, menjaga siklus air, dan menahan tanah dari longsor. Pohon juga menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Oleh karena itu, LDII telah lama mendorong masyarakat untuk memandang aktivitas menanam pohon sebagai bagian dari ibadah dan sedekah, sebagaimana diajarkan dalam Islam.
Komitmen ini telah diwujudkan LDII melalui program “Go Green” yang berjalan sejak tahun 2007 dengan menanam jutaan pohon di seluruh Indonesia. Sudarsono menekankan bahwa edukasi lingkungan ini terus dimasifkan melalui pondok pesantren dan sekolah-sekolah di bawah naungan LDII, mulai dari tingkat pusat hingga kelurahan.
“Salah satu lokasi yang menjadi fokus kami adalah Bumi Perkemahan Cinta Alam Indonesia (CAI) di Wonosalam, Jombang. Tempat ini berfungsi sebagai pusat edukasi dan pembinaan karakter cinta lingkungan bagi generasi muda LDII,” jelasnya.
LDII juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak antara pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat untuk merehabilitasi lahan kritis. Menurut Sudarsono, menanam pohon bukan sekadar menjaga alam, tetapi juga menjaga hubungan spiritual dan warisan bagi generasi mendatang.
“Menanam pohon adalah tindakan sederhana dengan dampak luar biasa. Bayangkan, pohon yang kita tanam hari ini di bantaran sungai akan tumbuh besar, akarnya menahan tanah, dan mengurangi risiko banjir di masa depan. Ini adalah investasi oksigen dan perlindungan bagi anak cucu kita agar Indonesia yang hijau dan berkelanjutan bisa tercapai,” pungkas Sudarsono.
