Jakarta, (15/12). Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) Republik Indonesia resmi meluncurkan buku “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, pada Minggu (14/12). Peluncuran ini sekaligus menandai penetapan tanggal 14 Desember sebagai Hari Sejarah Nasional.
Buku yang menjadi magnum opus (karya besar) ini melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan lembaga, dengan ketebalan mencapai 7.958 halaman yang terbagi dalam 10 jilid utama.
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, dalam sambutannya menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab institusional untuk merawat memori kolektif bangsa. Ia menyoroti pentingnya pendekatan Indonesia-sentris untuk mengoreksi narasi sejarah yang selama ini didominasi sudut pandang kolonial.
“Kalau para sejarawan tidak menulis sejarahnya sendiri, kita akan kehilangan catatan tentang siapa kita. Negara harus hadir memfasilitasi,” ujar Fadli.
Sementara itu, Editor Umum Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum., menyoroti tantangan kebangsaan di era global. Ketua DPP LDII ini menepis anggapan bahwa nasionalisme adalah konsep usang di tengah arus globalisasi.
Menurut Singgih, negara-negara maju yang kerap mengampanyekan globalisasi justru bersikap sangat protektif terhadap kepentingan nasional mereka.
‘Kalau kita lihat negara liberal seperti Amerika Serikat atau negara-negara Eropa, mereka sangat ketat dan protektif terhadap negaranya. Ini menunjukkan bahwa negara-bangsa dan nasionalisme itu masih sangat penting,” tegas Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro tersebut.
Singgih mengingatkan generasi muda agar tidak larut dalam euforia globalisasi tanpa filter. Ia menekankan bahwa negara adalah satu-satunya institusi yang mampu menjamin kesejahteraan dan keadilan warganya. Oleh karena itu, penulisan ulang sejarah nasional dinilai strategis sebagai media pemersatu dan penguat solidaritas bangsa.
“Penulisan sejarah ini penting untuk meneguhkan kembali sejarah Indonesia sebagai memori kolektif, agar kita tetap solid sebagai bangsa dalam membangun diri, tanpa harus meninggalkan pergaulan internasional,” imbuhnya.
Selain fungsi filosofis, Singgih menjelaskan bahwa buku ini memiliki nilai pragmatis. Narasi sejarah, khususnya terkait hukum dan ekonomi kolonial, dapat menjadi rujukan krusial dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dan aset negara di masa kini.
“Sejarah bukan hanya untuk dibaca, tapi juga bisa menjadi rujukan kebijakan dan penyelesaian masalah hari ini,” jelasnya.
Buku “Sejarah Indonesia” ini dirancang sebagai rujukan komprehensif menyongsong 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Editor Jilid Buku Sejarah Indonesia, Cecep Eka Permana, menambahkan bahwa karya ini mengulas akar peradaban Nusantara secara mendalam dengan memadukan disiplin ilmu sejarah dan arkeologi, membuktikan bahwa Indonesia memiliki jejak peradaban tua yang signifikan dalam sejarah dunia.
Narasumber lain, Purnawan Basundoro, menilai buku ini komprehensif dalam menggambarkan hubungan Indonesia dengan dunia global sejak periode awal hingga era modern. Sementara Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Prof. Amelia mengapresiasi pendekatan public history yang inklusif dan membuka ruang partisipasi publik dalam memahami sejarah.
Reformulasi sejarah nasional merupakan ikhtiar bersama untuk merawat memori kolektif, memperkuat identitas kebangsaan, dan menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan tanpa kehilangan jati diri keindonesiaan.
