Jawa Tengah (02/2). DPP LDII mendukung ketahanan pangan nasional melalui program hilirisasi pangan. Upaya ini menjadi salah satu bagian dari delapan program pengabdian LDII untuk bangsa, dengan fokus pada pengelolaan pangan dari hulu hingga hilir guna memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Di sela-sela Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW LDII Jawa Tengah, panitia menggelar diskusi ringan di Saramoe Restaurant, pada Sabtu (26/1). Dalam diskusi tersebut Ketua DPP LDII, Ardito Bhinadi, menekankan pentingnya kerjasama antara LDII dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam memperkuat sektor ekonomi berbasis syariah.
“Hilirisasi pangan bukan sekadar produksi, tetapi juga mencakup pengolahan, distribusi, hingga peningkatan nilai tambah produk pangan. Ini adalah langkah konkret untuk menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ardito menambahkan bahwa LDII melihat hilirisasi pangan sebagai peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis syariah. “Kami ingin menciptakan sistem yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga mampu menyejahterakan petani, pelaku UMKM, serta masyarakat luas,” katanya.
Ardito menegaskan bahwa sinergi antara LDII dan BSI tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan, tetapi juga memperkuat pondasi ekonomi berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan. “Kami ingin membangun sistem yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi,” tambahnya.
Dengan langkah hilirisasi pangan, pengembangan usaha berbasis masjid, serta inovasi dalam teknologi keuangan pesantren, LDII bersama BSI optimistis dapat memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional, “Kerjasama ini menjadi bukti, sinergi antara organisasi keagamaan dan sektor keuangan syariah dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat luas,” tuturnya.
Perwakilan BSI Region Semarang, Toni Budi Kartono, menyampaikan kolaborasi ini juga mencakup pengembangan ekonomi umat melalui berbagai inisiatif, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan usaha berbasis masjid. “Kami berkomitmen untuk mendukung UMKM berbasis syariah dengan akses pendanaan yang lebih mudah serta pelatihan manajemen keuangan yang lebih baik,” kata Toni.
Selain sektor pangan, LDII dan BSI juga berinovasi dalam pengelolaan keuangan pesantren melalui implementasi smart card. Toni menjelaskan bahwa teknologi ini memungkinkan transaksi di pesantren menjadi lebih efisien dan transparan. “Smart card ini memudahkan santri dalam bertransaksi di lingkungan pesantren, sekaligus meningkatkan akuntabilitas keuangan lembaga pendidikan,” ujarnya.
