BANDAR LAMPUNG. Merespon situasi dan kondisi terkini jelang rekapitulasi akhir hasil pemilu tingkat nasional oleh KPU pada 22 Mei mendatang, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung gelar Multaqa Ulama, Cendekiawan Muslim dan Tokoh Lintas Agama pada hari ini Senin (20/05) di Hotel Novotel Bandar Lampung.
Dalam sambutannya Ketua Umum MUI Lampung, KH. Khairudin Tahmid menyampaikan multaqa ini didasari bahwa salah satu fungsi MUI adalah sebagai gerakan perbaikan dan perdamaian (al-ishlah) dan gerakan persaudaraan dan kerukunan (al-ukhuwah).
“Salah satu fungsi MUI adalah memelopori gerakan perbaikan dan perdamaian atau al-ishlah dan gerakan kerukunan yang meliputi kerukunan dengan sesama muslim atau ukhuwah islamiyah, kerukunan dengan pemeluk agama lain atau ukhuwah insaniyah dan kerukunan bersama pemerintah atau ukhuwah wathaniyah” terangnya.
Kyai yang juga Dosen UIN RIL ini juga memaparkan secara institusional MUI sebagai wadah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim memiliki tanggung jawab moral meluruskan faham-faham yang dapat merusak tatanan kehidupan yang sudah baik dalam di negara ini, baik itu dalam kehidupan beragama maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu menurutnya MUI akan meminta pemikiran para tokoh dan cendekiawan yang selanjutnya dinamai tausiyah kebangsaan.
“MUI merasa bertanggung jawab untuk meluruskan faham-faham yang dapat merusak tatanan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di negara ini’, paparnya.
“Dalam forum ini kita akan meminta tokoh dan cendekiawan untuk memberikan pemikiran yang selanjutnya dijadikan sebagai pernyataan bersama dan ditandatangai oleh pimpinan ormas lintas agama yang selanjutnya disebut sebagai tausiyah kebangsaan,’ sambungnya.
Pada acara yang dihadiri ratusan ulama, cendekiawan muslim, tokoh lintas agama dan anggota forkopimda provinsi ini, Ketua Umum MUI menyampaikan beberapa pandangan yaitu ajakan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam binkai NKRI, menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi gerakan people power yang mengancam kedaulatan negara, meminta KPU untuk tetap menyelesaikan tahapan pemilu sesuai amanat undang-undang hingga selesai secara profesional dan transparan, meminta kepada para peserta pemilu apabila menduga adanya kecurangan pemilu agar melalui jalur yang benar, meminta kepada paslon pilpres menerima hasil pemilu dengan lapang dada, meminta kepada elit politik dan media masa untuk turut mendinginkan suasana agar proses demokrasi berjalan dengan baik, dan meminta kepada aparat kepolisian dapat bertindak tegas, adil, profesional dan transparan sesuai hukum yang berlaku terhadap siapapun yang berusaha memecah belah bangsa. (Johan/LINES Lampung)
